Pj. Kades Posi-Posi Menyerah Atasi Konflik Lahan

0
29
Pj Kades Posi-Posi Rao Franky Mansa

MOROTAI, Koridor Malut – Tidak selesainya sejumlah kasus di Desa Posi Posi Rao Kecamatan Pulau Rao Kabupaten Pulau Morotai, mulai dari sengketa lahan hingga kasus selingkuh, membuat Komisi I DPRD Morotai memanggil Pemerintah Desa serta BPD. Hasilnya, Pejabat (pj) Kades Posi-Posi Rao, Franky Mansa, mengaku kewalahan dalam menangani sengketa lahan yang telah dibangun Kantor Desa, Puskesmas dan rencana BUMDes.

Di hadapan komisi I,  (Pj) Kades Posi-Posi Rao, Franky Mansa menjelaskan, persoalan sengketa lahan sudah muncul sejak masa pemerintahan Bupati Weny Paraisu. Saat itu, lahan sudah dibayar keluarga Sipada, namun keluarga Makagansa menuntut minta dibayar dengan alasan lahan tersebut milik mereka.

Belum selesai masalah Sipada dan Makagansa, muncul lagi keluarga lain yang menuntut hal yang sama. Padahal kaya Franky, orang-orang yang menuntut bayar itu rata-rata pendatang. Sementara penduduk asli Pulau Rao atau yang sudah lebih dulu mendiami pulau, tidak ada yang mengklaim itu tanah mereka. Sebab lahan tersebut merupakan lapangan yang sudah ada sejak zaman Jepang.

“Jadi saya tidak terlalu paham. Karena saat itu saya sebagai sekertaris desa dan pembayaran pemda saat itu dengan kepala desa. Makanya, DPRD dan Pemda harus segera turun menyelesaikan kasus lahan ini,” ungkapnya.

Sementara untuk kasus selingkuh kata Franky, sebenarnya tidak masuk dalam pembahasan dengan DPRD Hanya saja dengan pertimbangan kasus ini sudah viral medsos dan masyarakat umum sudah tahu, sehingga anggota BPD minta agar DPRD saat turun nanti ke Desa Posi-Posi Rao sekalian menyelesaikan kasus ini.

Ketua Komisi I DPRD H. Zainal Karim mengatakan, setelah mendengar penjelasan dari Kades dan BPD Posi-Posi Rao. Dalam waktu dekat DPRD segera turun untuk mengidentifikasi masalah, agar persoalan ini tidak berlarut larut yang justru hanya membuat proses pembangunan di desa terhambat.

“DPRD akan buat pemetaan lapangan dengan memanggil semua pihak yang mengaku itu lahan mereka. Hasilnya seperti apa pemda harus tegas mengambil langkah menyelesaikan masalah ini agar tidak menimbulkan konflik sesama warga,” ujarnya.

“Tapi sebelum itu, kami akan kroscek kembali soal pembayaran lahan. Bila faktanya belum dibayar, maka komisi I DPRD akan melakukan negosiasi atau menjembatani agar pemda segera menyelesaikan, sehingga pembangunan yang tertunda segera dibangun,’ timpalnya menambahkan. (aty)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here