Balik dari Haltim, Anggota DPRD Morotai Tolak Dikarantina

0
610

MOROTAI, Koridor Malut – Sikap tidak terpuji dilakukan salah satu anggota DPRD Pulau Morotai, Fadli Djaguna. Pasalnya, disaat warga Morotai sangat menghargai upaya Pemda dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19, wakil rakyat ini justru melakukan pembangkangan dengan menolak untuk dikarantina. Padahal sesuai protokol kesehatan yang berlaku di Morotai, setiap orang yang datang ke Morotai, wajib dikarantina selama tujuh sampai 14 hari.

Fadli menolak dikarantina ketika tim Gugus Tugas Kecamatan Morotai Timur menjemputnya di kediamannya di Desa Sangowo, Jumat (29/05). Ia beralasan, kepergiannya ke Wasilei, Halmahera Timur, hanya untuk berziarah saat Idul Fitri 1441 H.

Hal tersebut dibenarkan Camat Morotai Timur, Sahril Umasugi. Menurutnya, Fadli Djaguna berangkat ke Haltim bersama rekannya yang bernama Kahar. Namun saat tiba di Morotai, hanya Kahar yang bersedia dikarantina, sementara anggota DPRD tersebut kata Sahril, justru menolaknya.

“Kami hanya menjalankan protokol yang sudah berlangsung lama di Morotai. Dan kami sudah menyampaikannya ke beliau, sayangnya beliau menolak dikarantina,” kata Sahril.

Kata Sahril, sesuai edaran dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pulau Morotai, nomor. 171/GT-Covid-19/V/2020 yang ditujukan kepada Ketua Satgas Desa se Kabupaten Pulau Morotai, sudah ditegaskan bahwa, dalam rangka pencegahan penyebaran Covid 19 dan arus balik penumpang pasca Hari Raya Idul Fitri 1441 H, patut diwaspadai masyarakat yang kembali dengan cara sembunyi-sembunyi, baik yang menggunakan speedboat atau pamboat dan jenis transportasi laut lainnya, yang langsung masuk ke desa-desa. Kegiatan seperti itu dianggap sangat berbahaya dan berpotensi terjadinya penyebaran Covid-19 di masyarakat desa tersebut.

“Olehnya itu, Speed boat atau pamboat atau transportasi lainnya, dilarang menurunkan penumpang di seluruh desa-desa di Kabupaten Pulau Morotai, dan mengarahkan motoris harus menurunkan penumpang di Pelabuhan Daruba. Apabila aturan itu tidak diindahkan, maka Satgas Desa dapat melakukan tindakan tegas dan terukur dengan mengambil surat ijin berlayar, dan melaporkannya kepada petugas keamanan desa Babinsa atau Babinkamtibmas,” jelasnya. (aty)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here