Gubernur Jalan Sendiri, Hendra: Merusak Etika Pemerintahan

0
759

TERNATE, Koridor Malut – Pakar hukum Tata Negara, DR. Hendra Karianga menilai, langkah Gubernur Maluku Utara, KH. Abdul Gani Kasuba, yang tidak lagi melibatkan Wagub, Ir. M. Alyasin Ali, merupakan langkah keliru dan berpotensi merusak etika birokrasi, sekaligus membuka terjadinya praktek-praktek korupsi di pemerintahan. Sebab sesuai amanat Undang-Undang, wagub memiliki fungsi strategis dalam menjalankan pengawasan internal.

Menurutnya, dalam kedudukan sistem pemerintahan sesuai Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Wakil Gubernur memiliki fungsi strategis. Wagub melaksanakan tugas-tugas pengawasan internal yang sifatnya koordinatif, sehingga keberadaan wakil gubernur tidak bisa dianggap sebagai ban serep, tapi menjadi bagian penting dalam penegakan pemerintahan yang akuntabel.

“Betul dia tidak bisa mengambil kebijakan, tapi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance), maka prinsip pengawasan perlu dilakukan. Yang kedua, gubernur tidak boleh monopoli (pemerintahan). Disaat ada kesusahan, wagub diajak, giliran yang senang-senang, wagub ditinggalkan. Inikan tidak ada etika namanya. Di pemerintahan perlu juga ada etika, namanya etika pemerintahan, rohnya itu di situ,” kata Hendra.

Hendra mengaku kaget saat membaca pemberitaan dan berbagai opini di medsos yang menyebutkan wagub tidak dilibatkan dalam rapat-rapat yang sifatnya pengambilan keputusan strategis. Menurut Hendra, tindakan seperti itu sangat keliru dan berpotensi melahirkan pemerintahan yang kacau dan korup.

“Kenapa wakil gubernur tidak dilibatkan? Pertanyaan besarnya di situ, sementara wagub merupakan pengendali pengawasan internal. Wagub punya hak untuk terlibat dan dilibatkan dan pengambilan keputusan strategis. Apalagi didalam penanganan Covid-19, wagub justru punya ide yang bagus, yang orientasinya adalah penghematan anggaran. Jadi menurut saya, ada upaya menghilangkan pengawasan dana covid-19 sehingga wagub tidak dilibatkan. Poinnya di situ,” tegasnya.

Hendra menambahkan, dari sisi hukum ketatanegaraan, gubernur dan wagub memiliki fungsi yang sama-sama strategis, guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dari sisi demokrasi, gubernur tidak bisa monopoli pemerintahan. Sebab katanya, pemerintahan yang monopoli akan melahirkan oligopoli, dan praktek oligopoli inilah yang sangat membahayakan pemerintahan. Karena disitulah kekacauan birokrasi dan praktek korupsi terjadi.

“Gubernur dan wakil gubernur harus seiring sejalan. Karena visi pemerintahan yang ada dalam RPJM dan RKPD, merupakan penjabaran dari visi misi gubernur dan wakil gubernur yang disampaikan saat kampanye. Jadi tidak ada yang namanya visi gubernur, yang ada hanya visi pemerintahan yang didalamnya ada gubernur dan wakil gubernur,” jelasnya.

“Gubernur tidak mampu mengelola pemerintahan seorang diri, tapi butuh peran stakeholred, termasuk pelibatan wakil gubernur. Jika gubernur tetap memaksakan diri, maka yang muncul hanyalah pemerintahan yang amburadul. Gubernur harus tau diri, bahkan dalam mengambil keputusan strategis dan monumental, gubernur harus mendengarkan saran dan nasehat wakil gubernur. Ini perintah Undang-Undang. Jangan karena ada uang 148 miliar lalu wagub ditinggalkan begitu saja,” tuntasnya. (eko)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here