Disnaker Antisipasi PHK Massal di Ternate

0
27

TERNATE, Koridor Malut – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Ternate mulai mengantisipasi dampak penyebaran Corona Virus Diseas 2019 (Covid-19) bagi kalangan pekerja. Salah satunya adalah ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal sebagai imbas dari menurunnya pendapatan perusahaan.

Kepala Seksi Hubungan Industrial Disnaker Kota Ternate, Erwin Ismanto, ketika dikonfirmasi Rabu (08/04) mengatakan, sesuai survey internal Disnaker Ternate selama bulan Febuari dan Maret 2020, dampak penyebaran virus ini sudah dirasakan kalangan pengusaha. Dari 30 pengusaha di Ternate yang disurvey, semuanya mengaku mengalami masalah dalam pendapatan. Padahal jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan ini, jumlah mencapai 300 hingga 400 orang.

“Saat hearing dengan DPRD pekan lalu, kami sudah sampaikan persoalan ini. Dari tigaratusan sampai empatratusan lebih karyawan, ada yang sudah di-PHK berjumlah 15 orang, ada yang dirumahkan tanpa gaji, dan ada yang dirumahkan dengan gaji dibawah ketentuan. Kami menyampaikan laporan ke DPRD sebagai bahan untuk mengantisipasi terjadinya PHK massal,” kata Erwin.

Menurutnya, dari laporan pihak perusahaan, PHK terhadap 15 karyawan ini dilakukan karena masa kontraknya tinggal satu sampai tiga bulan akan berakhir. Dan perusahaan pun sudah membayar sisa gaji sesuai kontrak tersebut. Lalu ada juga karyawan yang masih berstatus training maupun magang, dan tidak diperpanjangkan lagi kontraknya.

“Jika covid 19 ini tidak selesai atau ada perpanjangan, maka dikhawatirkan akan terjadi PHK massal. Dan kami Disnaker sudah memberikan himbauan kepada pengusaha untuk tidak melakukan PHK. Kalaupun ada, kami minta hanya sebatas pada karyawan yang sudah berakhir masa kontrak dan tidak diperpanjang lagi,” tegasnya.

Hingga saat ini kata Erwin, pihaknya sudah merima aduan dari 14 karyawan dengan status dirumahkan tanpa ada kejelasan waktu. Padahal menurut karyawan, mereka punya keluarga yang harus dibiayai kehidupannya, sehingga mereka meminta solusi dari Disnaker.

“Terkait keluhan seperti itu, kami tidak bisa menjawabnya, karena tidak ada regulasi yang mengaturnya. Kami hanya menyarankan agar karyawan-karyawan ini berbicara langsung dengan perusahaan, meminta solusi yang terbaik seperti apa. Dan perusahaan harus memberikan solusinya. Dari kami pun hanya bisa mengarahkan agar karyawan yang dirumahkan dapat mengakses kartu Pra Kerja yang sementara disiapkan Pemerintah Pusat. Dan tentunya kita juga masih menunggu kebijakan lanjutan yang akan diambil pemerintah daerah bersama DPRD,” tuntasnya. (***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here