Perhapi Akui Galian C di Ternate Ilegal

0
45

TERNATE, FNc—Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Propinsi Maluku Utara mengakui galian C yang berada di Kota Ternate itu ilegal. Pasalnya, izin yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate, izin pemerataan lahan, lantaran bahan galian C seperti batu, pasir dan tanah diperjual belikan oleh pengusah sendiri.

Ketua Perhapi Malut, Ruslan M Nur mengatakan  hasil pertemuan PERHAPI menyarankan ke DPRD dan Pemkot untuk mengawal bahan galian c, dimana izin yang dikeluarkan DLH merupakan pemerataan lahan, yang terjadi problem dilokasi ada alat berat excavator, sampai tingkat bahan galian komersial yang dijual belikan.

“Itu sudah masuk ke lingkup pertambangan, makanya harus diusulkan IUP. Dia sudah tidak berlaku lagi, kalau izin pemerataan lahan, karena aktivitas hari  hari diambil batu dan pasir  dijual belikan. Ini yang PERHAPI dorong ke Komisi III harus  dari izin pemerataan lahan berubah  ke izin usaha pertambangan,” ungkap Ruslan, Selasa (3/3).

Sambungnya, tahapan IUP sendiri yakni izin eksplorasi yang dilakukan sampai tiga bulan, dari izin eksplorasi baru ditingkatkan menjadi izin usaha produksi yang dimana ia bisa jual belikan.

“Tadi (kemarin,red) sempat menjadi suatu proses terjadi di salah satu galian di  Ternate Selatan contohnya reklamasi, kami PERHAPI kalau sampai tingkat itu dari ESDM, tapi ada berapa izin yang terkait, seperti PUPR, DLH, ada izin Permen 25 dari Kelautan dan Perikanan di bab VI tercatat bahwa kalau dia melakukan reklamasi berarti bahan materialnya ambil dari mana. Itu salah satu point yang harus konek dengan izin usah pertambnagn yaitu izin produksi,” bebernya.

Dikatakannya, dari hasil rapat, mengawal agenda ini untuk yang harus tidak sesuai prosedur harus sesuai prosedur, dari segi regulasi paling utama. Bahkan tingkat control dan pengawasan, DLH mengeluarkan izin pemerataan, yang dipertanyakan pengawasannya berarti pengawasan ada jual beli material, sesuai prosedur atau orang melakukan penambangan tanpa izin itu illegal. Harus dihentikan, tambang batuan itu kebutuhan, yang dihentikan itu yang belum lengkap administrasinya untuk dilengkapi, akunya.

Ketua DPRD Kota Ternate Muhajirin Bailusy menjelaskan rapat yang digelar bersama Perhapi Malut, DLH Kota Ternate dan PPNS DLH Provinsi kemarin dalam rangka mendengar pandangan tentang tambang bebatuan di Kota Ternate. Dalam rapat tersebut kata dia, ada keterangan yang menerangkan  mekanisme mengeluarkan rekomendasi reklamasi pantai sudah sesuai dengan ketentuan di DLH.

Masalahnya adalah material reklamasi pantai diambil dari penambang bebatuan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). “Karena ada dua regulasi yang berbeda yakni regulasi lingkungan hidup dan Undang-undang Pertambangan. Pemilik usaha bebatuan harus memiliki IUP karena dalam UU Pertambangan sudah menjelaskan material seperti bebatuan dan pasir yang menggunakan alat berat harus mengantongi IUP,” tuturnya.

Karena itu dalam waktu dekat, pihaknya akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah setempat sesuai dengan regulasi lingkungan hidup, regulasi pertambangan, dan regulasi wilayah pesisir.

“Yang penting pemerintah juga mengambil sikap untuk mendampingi pemilik usaha pertambangan bebatuan agar bisa memiliki IUP,” ungkapnya.

Apabila rekomendasi yang nanti disampaikan tidak digubris oleh Pemerintah, maka secara kelembagaan DPRD akan mengambil sikap sesuai ketentuan di dalam Tata Tertib. “Tetapi untuk hak angket belum dipikirkan karena ada beberapa tahapan yang harus dibuat,” tutup Muhajirin.(nty)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here