Muswil Berkarya Dianggap Cacat Hukum

0
38

TERNATE, Koridor Malut – Musyawarah wilayah (Muswil) Partai Beringin Karya (Berkarya) Provinsi Maluku Utara yang menetapkan Bahrun Husen sebagai Ketua DPW, dianggap cacat hukum karena tidak sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Berkarya, serta pedoman organisasi (PO), petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis).

Pernyataan ini disampaikan anggota Dewan Penasehat Partai Berkarya Malut, Taksin Salim, saat menggelar jumpa pers bersama sejumlah fungsionaris Partai Berkarya Malut, seperti Arif Armaiyn, Jaya Lamusu, M. Said, serta fungsionaris lainnya, Jumat (21/8). Menurutnya, salah satu kejanggalan dalam muswil ini adalah jumlah suara DPP sebanyak tiga suara. Padahal dalam aturan partai yang sudah disahkan DPP, jumlah suara DPP hanya satu suara.

“Mereka sudah membuat norma baru yang bertentangan dengan aturan yang sudah ada, terutama AD dan ART, PO, juknis dan juklak. Sehingga kami memandang, muswil ini nyata sebagai sebuah intrik politik hitam.

Untuk itu, atas nama Dewan Penasehat Partai Berkarya Malut, Taksin menghimbau dan meminta DPP dan Dewan Mahkamah Agung Partai, yang mempunyai kewenngan secara kolektif, agar melakukan peninjauan ulang atau menganulir kembali pelaksanaan Muswil Malut, karna akibatnya bisa berimbas pada verifikasi di tahun 2022 nanti.

“Kami juga menghimbau pada teman-teman sesama kader Berkarya, untuk tetap menjaga kebersamaan, sehingga berbagai tawaran, intrik-intrik politik yang mau memecah belah kader di Maluku Utara jangan sampai terjadi,” pintanya.

“Muswil yang dilakukan melalui Plt. DPW Malut, Ali Hanafi, secara konstitusi cacat hukum, tidak sesuai dengan aturan dan semua penuh rekayasa. Oleh karna itu Ketua Umum DPP dan Mahkamah Partai harus meninjau kembali pelaksanaan musda kemarin,” tuntasnya. (alf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here