Suarakan Dugaan Monopoli Proyek di Sula, KOMPAS Demo di KPK

0
149

JAKARTA, Koridor Malut – Komite Pemuda Dan Mahasiswa Maluku Utara (KOMPAS) Maluku Utara terus menyuarakan dugaan praktek monopoli proyek yang terjadi di Pemkab Kepulauan Sula. Jika sebelumnya aksi unjuk rasa dilakukan di Mabes Polri, kini gedung KPK RI yang menjadi sasaran. Puluhan massa di bawah koordinaror aksi, Fahris Badar, mendatangani gedung KPK RI menuntut penuntasan kasus yang terjadi di tahun 2019 tersebut.

Sesuai rilis yang dikirim ke redaksi Koridor Malut, KOMPAS menyebut sejumlah monopoli proyek APBD tahun 2019, yang melibatkan sejumlah perusahaan kontraktor, yakni CV. Permata Hijau, CV. Permata Membangun, CV. Permata Bersama, CV. Permata Jaya, CV. Bumi Jaya, CV. Jaya Lestari, CV. Alam Sutra dan CV. Bumi Karya, serta kasus dugaan korupsi proyek jembatan Air Bugis, Desa Auponhia, Kecamatan Mangoli Selatan, Kepulauan Sula tahun 2017 senilai Rp. 4,2 miliar.

“Dugaan monopoli proyek dilakukan oleh perusahaan yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Bupati Sula, Hendrata Theis. Contohnya proyek di Desa Auponhia tahun 2017 yang dikerjakan oleh PT Kristi Jaya Abadi, pemilik perusahaan itu merupakan ipar dari Bupati Kepulauan Sula. Setelah dikerjakan, jembatan tidak dapat digunakan lantaran kondisinya nyaris ambruk,” tulis Fahris dalam rilisnya.

Menurutnya, kasus inipun sudah dilaporkan ke Polres Kepulauan Sula maupun Polda Maluku Utara. Namun hingga saat ini, belum ada kejelasan penanganannya. Untuk ini KOMPAS meminta KPK agar menggunakan fungsi suverfisi untuk mendesak aparat kepolisian guna segera mengusut tuntas kasus ini.

Dalam tuntutannya, KOMPAS mendesak Mabes Polri agar memerintahkan Kapolda Maluku Utara untuk segera mengusut dugaan korupsi yang diduga melibatkan Bupati Kepulauan Sula, Hendrata Thes dan menuntaskan dugaan praktek monopoli proyek yang melibatkan keluarga bupati.

Selain itu mereka juga meminta Kapolda Maluku Utara agar tidak main mata dengan Bupati Kepulauan Sula, Hendrata Thes, mendesak DPP Partai Demokrat agar memberikan sanksi tegas kepada Hendrata Thes, yang juga sebagai Ketua DPD I PD Maluku Utara. Bahkan bila terdapat pelanggaran korupsi oleh yang bersangkutan, maka segera dipecat dari jabatannya serta mencabut kembali rekomendasi partai.

“KPK secepatnya ambil alih dugaan monopoli dan korupsi yang terjadi di Kepulauan Sula yang saat ini ditangani Polda Maluku Utara,” tegasnya. (aha)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here