BPD Rabutdaiyo Temukan Kejanggalan Dokumen Desa

0
304

HALSEL, Koridor Malut – Badan Permusywaratan Desa (BPD) ikut menyoroti hasil audit yang dilakukan Tim Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan terhadap dokumen Desa Rabutdaiyo, Kecamatan Pulau Makian, yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Salah satunya adalah dokumen RAB mengetani jumlah anggota linmas, tenaga pengajar PAUD, hakim syara’, LPM, dan ketua pemuda, tidak sesuai dengan hasil yang audit.

Ketua BPD Rabutdaiyo, Hamdan Hi Kamal menjelaskan, sejak awal pihaknya sudah mencium aroma tidak baik dalam penyelenggaran dana desa. Untuk itu, dirinya berinisiatif menghubungi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Marhaenis (PAC GPM) Pulau Makian, untuk sama-sama meminta inspektorat turun audit anggaran DD Desa Rabutdaiyo tahun anggaran 2019.

“Kami sudah mengantongi dokumen APBDs, RKPDs, RAB, dan dokumen-dokumen lainnya, dan faktanya ada kejanggalan dalam dokumen-dokumen tersebut,” kata Hamdan, Selasa (14/07).

Menurutnya, hal yang paling disesali adalah keluarnya keputusan desa nomor 1 tahun 2019 tentang standar satuan harga barang, yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan tidak berkoordinasi dengan BPD. SK tersebut kata dia, sangat bertentangan dengan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang standar satuan harga barang.

“Ada perbedaan nilai harga antara peraturan bupati (perbub) dan SK yang dibuat oleh kapala desa,” tambahnya.

Selain itu Hamdan memaparkan. pelanggaran serius lainnya yang harus diperhatikan dan menjadi bahan pertimbangan Inspektorat, adalah setiap akhir tahun anggaran, kepala desa tidak menjalankan anjuran Menteri Dalam Negeri yang dimuat dalam Permendagri nomor 66 tahun 2017 tentang perubahan atas permendagri nomor 82 tahun 2015, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, serta Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 khususnya pasal 29 huruf (c) dan huruf (d).

“Pasal itu menyebutkan, bahwa setiap akhir tahun anggaran kepala desa dan perangkatnya harus memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Ini justru tidak dilakukan. Untuk itu, kami minta Inspektorat Halmahera Selatan mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) sesuai dengan ketentuan dan fakta di lapangan,” tegasnya.

Sementara itu, DPD GPM Maluku Utara, akan melaporkan Kades Rabutdaiyo, Abdurahman Hi. Walanda, karena diduga mengancam salah satu kader GPM, Kadri A. Latif, (Senin 13/7) kemarin. Pasalnya, tindakan kades dinilai merupakan tindakan tidak terpuji dan tidak pantas untuk dicontoh, serta sudah termasuk unsur tindak pidana sebagaimana pasal 368 ayat (1) KUHP.

“Kami akan melaporkan Kades Rabutdaiyo, karena sudah mengancam salah satu anggota kami,” kata Sekertaris DPD GPM, Yuslan Gani.

Sayangnya, saat dikonfirmasi via Watshapp, kades Abdurahman Hi. Walanda belum bisa terhubung. (ema)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here