Pemda Kepsul Diminta Tuntaskan Sengketa Tapal Batas

0
19

SANANA, FNc—Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM-NU) Amirudin SA Ahmad, meminta kepada pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Sula, untuk segera menyelesaikan masalah tapal batas yang terjadi di beberapa desa belakangan ini.

Pasalnya, selama masalah tapal batas belum selesai, pastinya sering terjadi sengketa dan menyebabkan terhambatnya pembangunan desa.

Oleh karena itu, penyelesaian tapal batas sangat diperlukan dalam rangka percepatan pembangunan kawasan pedesaaan, baik infrastuktur maupun perekonomian.

“Permasalahan tapal batas desa yang belum kongkrit juga telah menimbulkan sengketa antara masyarakat di beberapa pemukiman pedesaan,” ungkap Kabid Lakpesdam-NU Kepsul, Minggu (01/03/2020).

Amirudin pun mendesak kepada instansi pemerintah yang berwenang  agar segera dapat memasukkan program tapal batas desa sebagai program prioritas pada 2020 ini.

Menurut Amirudin, jauh hari sebelumnya, persoalan tapal batas memang tidak menjadi perhatian, hal itu karena masyarakat masih berpijak pada tanda alam terkait batas desa.

“Karena seiring dengan perkembangan wilayah dan munculnya lahan usaha baru, suatu wilayah di tiap desa, perbatasan menjadi rebutan dan berujung konflik yang mengarah pada aksi kekerasan,” katanya.

Ketia Bidang LAKPESDAM-NU  juga meminta DPRD dan masyarakat agar mendukung sepenuhnya penyelesaian persoalan tapal batas ini.  Sehingga terbentuknya peta wilayah di masing-masing desa untuk mempermudah pembangunan di kemudian hari.

“Sebab telah di amanahkan Dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan dengan jelas bahwa batas wilayah desa dinyatakan dalam bentuk peta desa,” jelasnya.

Lanjutnya, hal tersebut seharusnya Pemerintah memfasilitasi perangkat desa dan masyarakat setempat untuk menyelesaikan beberapa sengketa-sengketa Tapal di Kabupaten Kepulauan Sula, bukan hanya sibuk dengan melakukan pencitraan yang melupakan mana yang harus di dahului dan mana yang akan lebih bermanfaat daripada mudaratnya.

“Semoga saja yang kami sampaikan ini dapat dilakukan sehingga menghasilkan sebuah peta desa yang sah dan diakui institusi negara. Sehingga ke depan, dapat berguna, dalam rangka pembangunan desa, khususnya di perbatasan desa,” cetusnya.(bud)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here